Fraksi Demokrat Kutim ‘Kunci’ Pengawasan 19 Proyek MYC Rp 1,08 T
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan dukungan penuh terhadap kesepakatan pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak (Multi Years Contract – MYC) senilai Rp 1,08 Triliun. Dukungan ini dibarengi dengan komitmen kuat untuk mengawal 19 proyek strategis tersebut agar tuntas tepat waktu dan berkualitas.
Komitmen ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim, Pandi Widiarto, usai penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-XI pada Jumat (21/11/2025).
Pandi Widiarto menegaskan bahwa persetujuan anggaran ini adalah langkah awal. Pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi memastikan anggaran besar tersebut benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Tentu kami akan melakukan fungsi pengawasan secara penuh. Semangat kami adalah memastikan seluruh program MYC ini sukses, tuntas, dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat Kutim,” ujar Pandi.
Untuk mencapai target pembangunan, Fraksi Demokrat mendorong percepatan proses administrasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Mengingat durasi MYC tahap pertama hanya dua tahun, Pandi menyarankan proses pra-kualifikasi dimulai lebih awal.
“Kami minta dinas teknis melakukan skema lebih awal. Harapan kami, Januari sudah ada progres, atau bahkan jika memungkinkan persiapan dimulai sejak Desember. Percepatan ini penting agar tidak ada waktu yang terbuang,” tambahnya.
Proyek prioritas yang menjadi fokus pengawalan meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penyediaan air bersih (SPAM), Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain ketepatan waktu, Fraksi Demokrat juga memberikan masukan agar pemerintah memprioritaskan pelibatan kontraktor lokal yang kompeten dan profesional.
“Kontraktor lokal yang kompetitif dan profesional harus diprioritaskan. Ini bukan sekadar soal lokalitas, tapi soal penguasaan wilayah dan tanggung jawab. Kami ingin dinas teknis menjaga kualitas dan profesionalisme agar hasil akhirnya memuaskan,” tutup Pandi.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
