Kejar Swasembada Pangan, DPRD Kutim Fokus Pembenahan Irigasi

Kaltim12.com, KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian melalui pembenahan sistem irigasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung target swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi Komisi C DPRD Kutim ke Direktorat Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi jemput bola agar program pusat di bidang pengairan dapat terealisasi secara maksimal di Kutim.

Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, melalui anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pembenahan irigasi menjadi prioritas utama karena masih banyak infrastruktur pengairan yang belum berfungsi optimal.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari empat bendungan yang ada di Kutai Timur, belum semuanya berfungsi secara maksimal. Kami ingin memastikan infrastruktur ini betul-betul bisa beroperasi untuk mendukung produktivitas petani,” ujar Pandi Widiarto.

Menurutnya, optimalisasi bendungan harus diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi yang terintegrasi hingga ke tingkat tersier, sehingga air benar-benar dapat menjangkau lahan persawahan masyarakat.

“Tanpa jaringan irigasi yang baik, potensi lahan pertanian kita tidak akan maksimal. Karena itu, kami mendorong agar pembangunan irigasi tersier menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.

Pandi menambahkan, Kutai Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya persawahan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tergarap akibat keterbatasan infrastruktur pengairan yang memadai.

“Upaya ini sejalan dengan visi besar Presiden dalam mencapai ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kutim punya lahan luas, tinggal bagaimana kita memastikan suplai airnya terpenuhi,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, DPRD Kutim juga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda agar memberikan prioritas penganggaran melalui APBN untuk perbaikan bendungan dan pembangunan jaringan irigasi.

“Kolaborasi antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten menjadi kunci. Kami ingin serapan program pusat ke Kutim bisa lebih optimal, seperti yang pernah terjadi pada periode sebelumnya,” ungkap Pandi.

Selain fokus pada irigasi, DPRD Kutim turut mengangkat isu penanganan banjir yang kerap mengganggu aktivitas pertanian. Mereka mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian tidak hanya pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, tetapi juga DAS Sangatta, Bengalon, dan Karangan.

Pemerintah daerah sendiri telah mengusulkan sejumlah program prioritas melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagai bagian dari langkah administratif untuk mendapatkan dukungan anggaran pusat.

Meski anggaran APBN 2026 sedang berjalan, DPRD Kutim berharap hasil audiensi ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027 mendatang.

“Intinya kita memberikan gambaran spesifik agar kementerian tahu persis permasalahan di Kutai Timur. Dengan begitu, setiap program yang turun ke daerah memiliki output yang jelas dan dampak yang maksimal bagi masyarakat,” pungkas Pandi.