Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Profit Sharing Anjlok, DPRD Kutim Minta Penjelasan KPC dan Siapkan Data untuk ESDM

Profit Sharing Anjlok, DPRD Kutim Minta Penjelasan KPC dan Siapkan Data untuk ESDM

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan kerja ke PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk meminta penjelasan terkait penurunan profit sharing serta mengumpulkan data yang akan menjadi dasar pertanyaan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi.

Usai pertemuan, Jimmi menjelaskan bahwa ada dua misi utama dalam kunjungan tersebut. Pertama, meminta klarifikasi dari pihak KPC mengenai turunnya profit sharing. Kedua, memperoleh data teknis yang dibutuhkan untuk menguji besaran Dana Bagi Hasil (DBH) atau royalti batu bara yang diterima Kutim dari pemerintah pusat.“Misi kita ada dua. Pertama mempertanyakan langsung ke KPC mengenai profit sharing. Kedua, mencari data pendukung untuk dibawa ke Kementerian ESDM terkait DBH,” jelasnya, Jumat (14/11/2025).

Menurut Jimmi, setelah data yang diperoleh dari KPC divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), DPRD akan membawa hasil tersebut ke pusat untuk meminta penjelasan resmi mengenai besaran royalti yang seharusnya diterima Kutim.“Setelah data divalidasi, kita akan ke ESDM untuk mempertanyakan berapa sebenarnya royalti yang menjadi hak Kutim. Karena pembagian DBH ini berdasarkan variabel yang disusun oleh ESDM,” ujarnya.

Salah satu hal yang menjadi sorotan DPRD adalah turunnya profit sharing secara drastis dari sekitar Rp500 miliar menjadi hanya Rp80 miliar. KPC, menurut Jimmi, menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh harga batu bara internasional yang juga mengalami penurunan signifikan.“KPC menyampaikan bahwa turunnya profit sharing disebabkan menurunnya harga batu bara global. Mereka sudah memiliki standar harga, sehingga ketika harga naik atau turun, selisih itu langsung berpengaruh pada besaran profit sharing,” terangnya.

Meskipun produksi KPC relatif stabil, harga batu bara yang menurun membuat keuntungan perusahaan ikut menyusut sehingga berdampak langsung pada besaran bagi hasil untuk daerah.“Produksi tetap, tapi kalau harga turun, otomatis keuntungan turun. Selisih harga itu yang jadi dasar perhitungan profit sharing setiap tahun,” tambahnya.(Adv/DPRD)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rakor JIGD Kaltim 2026, Kutim Dorong Penguatan Data Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

    Rakor JIGD Kaltim 2026, Kutim Dorong Penguatan Data Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong penguatan data geospasial sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026 di Ruang Pelangi, Hotel Royal Victoria, Rabu (14/10/2026). Kegiatan yang berlangsung selama […]

  • Ketua Komisi III DPRD Kutim Akui Kinerja Pemkab Dalam Pembangunan Pelabuhan

    Ketua Komisi III DPRD Kutim Akui Kinerja Pemkab Dalam Pembangunan Pelabuhan

    • calendar_month Kamis, 18 Mei 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, SANGATTA – Ketua Komisi III DPRD Kutai Timur (Kutim) H. Adi Sutianto, DS., S.A.P mendukung pemerintah daerah Kutim terkait penyelesaian pembangunan pelabuhan Kenyamukan Sangatta Kutim. Hal tersebut diungkapkan Adi saat ditemui di ruang fraksi Partai Golkar kantor sekretariat DPRD Kutai Timur pada Selasa (09/05/2023) kemarin. Dikatakan, saat diskusi dengan wakil bupati Kutim Kasmidi Bulang, […]

  • Fraksi Golkar Minta Jadwal Penyampaian Rancangan APBD Kutim Dipercepat

    Fraksi Golkar Minta Jadwal Penyampaian Rancangan APBD Kutim Dipercepat

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Sangatta – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi atas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp358 miliar. Target tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp66 miliar dibandingkan target PAD tahun 2024 yang sebesar Rp292,244 miliar. Peningkatan ini dianggap sebagai wujud keberhasilan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola 11 sektor pajak […]

  • Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    Gerakan Pangan Murah Polsek Sangatta: Jaga Stabilitas Harga dan Bantu Warga

    • calendar_month Sabtu, 9 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Polsek Sangatta melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah untuk mencegah gejolak harga bahan pokok dan memastikan ketersediaannya tetap aman bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolsek Sangatta, Sabtu (9/8/2025). Kapolsek Sangatta, Iptu Alan Firdaus, mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan 100 paket sembako murah untuk dibagikan kepada warga. Paket tersebut berisi […]

  • Wakili Kaltim, Dina Khasana Siap Gaungkan Budaya Lewat Teknologi di Ajang Nasional

    Wakili Kaltim, Dina Khasana Siap Gaungkan Budaya Lewat Teknologi di Ajang Nasional

    • calendar_month Minggu, 12 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Perempuan muda asal Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dina Khasana Kusairi, siap membawa semangat baru dalam pelestarian budaya di kancah nasional. Dina akan mewakili Kalimantan Timur dalam ajang bergengsi Putera-Puteri Kebudayaan Indonesia 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 1 November mendatang. Dalam ajang tersebut, Dina mengusung konsep unik yang menggabungkan nilai budaya […]

  • Pemkab Kutim Tegaskan Masyarakat Adat dan MHA Punya Kedudukan Berbeda

    Pemkab Kutim Tegaskan Masyarakat Adat dan MHA Punya Kedudukan Berbeda

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat (MHA) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan proses pengakuan dan penetapan secara resmi oleh pemerintah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kutim, Trisno, mengatakan masyarakat adat lebih menggambarkan kondisi sosial yang berkembang dalam suatu […]

expand_less