Jimmi Soroti Dampak Penurunan DBH terhadap Keuangan Daerah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyoroti dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah. Ia menilai, turunnya DBH telah memengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi belanja pegawai dan kebutuhan operasional pemerintahan.
“Penurunan DBH ini cukup mempengaruhi terutama keuangan daerah, termasuk belanja pegawai dan profesional,” ungkap Jimmi, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak menurun meski terjadi penyesuaian anggaran.
“Kita harap meski insentif turun, ASN tetap semangat bekerja dengan niat yang tulus untuk masyarakat,” katanya.
Jimmi menjelaskan, DBH memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas fiskal daerah. Ketika realisasi DBH menurun, pemerintah daerah perlu mencari sumber alternatif untuk menutup kekurangan.
“DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas langkah strategis agar pendapatan daerah bisa menutupi potensi defisit akibat turunnya DBH,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas sumber PAD melalui retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset yang lebih produktif.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada pusat, harus ada terobosan untuk memperkuat PAD kita sendiri,” jelasnya.
Selain itu, Jimmi menilai perlu ada evaluasi terhadap mekanisme distribusi DBH dari pusat agar lebih adil dan proporsional.
“Kadang daerah penghasil justru mendapat porsi lebih kecil dibanding kebutuhan riil di lapangan,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi keuangan daerah, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kutim.
“Kita berharap pusat lebih bijak melihat kondisi daerah penghasil yang masih banyak memerlukan pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan fiskal berjalan seimbang. “Kalau pusat dan daerah bersinergi, pembangunan bisa lebih cepat dan merata,” pungkasnya.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
