DPRD Kutim Minta Pemerintah Perkuat Bantuan Untuk UMKM
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Sabaruddin mengapresiasi program bantuan dana bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Namun pihaknya mengatakan, bantuan tersebut mungkin belum merata, belum menyentuh semua UMKM, sehingga perlu dimaksimalkan lagi agar menjangkau semua UMKM.
“saya ingin pemerintah agar bantuan itu bisa dimaksimalkan agar semua UMKM hingga ke pelosok, khususnya di Dapil lima juga menerima bantuan tersebut,” katanya.
Selain pemerintah, pihak ke tiga juga diharapkan ikut partisipasi, terutama perusahan untuk membantu UMKM. Meskipun diakui, selama ini pihak ketiga sudah ikut bantu UMKM.
“jadi kalau bantuan dari pihak ke tiga atau perusahan itu sudah ada. Cukup bagus, namun juga perlu dimaksimalkan. Sebab bantuan dari perusahan untuk UMKM, seperti dari PT Indeksim, PT Gam, masih sebatas sarana prasarannya. Sementara untuk bantuan modal, belum ada. Jadi soal bantuan pihak ke tiga sudah cukup baik,” katanya.
Seperti diketahui, Dinas Koperasi, UKKM Kutim memberikan bantuan modal usaha, yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Menurut Kepala Diskop UMKM, Marhadyn, bantuan tersebut menjadi komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan pengembangan UMKM di daerah sekaligus hasil sinergi berbagai pihak dalam memperjuangkan kebutuhan pelaku usaha di Kutim.
“Sebanyak 25 pelaku usaha mikro di Kutim memperoleh bantuan modal sebesar Rp5 juta per orang melalui Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dari Kementerian Ketenagakerjaan,”jelasnya.
Marhadyn mengatakan dalam kebijakan Pemerintah Daerah, dalam tahun ini juga dicanangkan pemberian modal usaha dengan target sebanyak 200 pelaku UMKM, dengan nilai Rp 5 juta hingga Rp 25 juta sesuai kategori usaha.
“Bantuan modal diharapkan mampu melahirkan lebih banyak wirausaha mandiri sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan kerja di sektor pemerintahan maupun perusahaan,” tutupnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


