Ekspresi Kritik Lewat Bendera, Jimmi: Demokrasi Itu Boleh, Tapi Jangan Lupakan NKRI

KUTAI TIMUR – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, fenomena pengibaran bendera One Piece yang identik dengan tokoh-tokoh bajak laut dalam serial anime asal Jepang menjadi sorotan publik.

Simbol ini, bagi sebagian masyarakat, dinilai sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah yang kontroversial.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, angkat bicara menanggapi tren tersebut. Ia menyatakan bahwa ekspresi masyarakat melalui simbol-simbol hiburan seperti bendera komunitas adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus menjadi simbol tertinggi di Tanah Air.

“Setidak-tidaknya jangan lebih tinggi daripada bendera NKRI. Karena itu kan simbol negara,” ujar Jimmi, saat ditemui awak media, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, Merah Putih merupakan lambang persatuan dan kedaulatan bangsa yang tidak boleh dikalahkan oleh simbol apa pun, termasuk dari komunitas hobi atau hiburan. Kendati demikian, ia mengakui bahwa tidak ada larangan eksplisit terkait pengibaran bendera komunitas.

Ia bahkan mengutip pandangan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menyebut bahwa pengibaran bendera komunitas seperti ini tak ubahnya dengan pengibaran bendera klub sepak bola.

“Menurut Gus Dur waktu itu, ya enggak ada larangan. Itu kan seperti bendera komunitas. Tapi yang paling utama adalah kesatuan NKRI, itu yang penting,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jimmi menyebut bahwa kritik masyarakat, meskipun dilakukan melalui simbol tak biasa, tetap perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah, katanya, harus membuka diri terhadap kritik tersebut.

“Kritik itu sebagai masukan, sebagai vitamin yang menyegarkan APBD dan memperkuat pondasi pemerintahan,” jelasnya.

Menurutnya, tidak semua kebijakan pemerintah selalu berjalan sempurna. Kritik menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Kadang pemerintah ada yang lalai. Sehingga kritik itu sangat membantu. Tidak masalah jika ada. Sebenarnya masalah, tapi kita negara demokratis,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, juga menanggapi fenomena tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di seluruh penjuru daerah.

“Mari kita kibarkan bendera Merah Putih. Kita semarakkan peringatan puncak Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga kita bisa belajar dari jasa-jasa para pahlawan,” ujarnya.

Kapolres menekankan bahwa hingga saat ini belum ditemukan laporan pengibaran bendera One Piece di wilayah Kutai Timur. Namun demikian, ia tetap memberikan imbauan agar masyarakat tidak mengibarkan bendera komunitas melebihi posisi Merah Putih.

“Alhamdulillah sementara belum ada dan mudah-mudahan tidak ada,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan bertindak sesuai situasi di lapangan, namun pendekatan yang utama tetap mengedepankan edukasi dan pemahaman akan semangat kebangsaan.

“Kami tetap himbau, kibarkan bendera Merah Putih. Jangan lebih tinggi dari Merah Putih,” tutupnya.(Ciaa/)