Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Festival Lom Plai dan Sekerat Resmi Masuk Kalender Event Kaltim 2026

Festival Lom Plai dan Sekerat Resmi Masuk Kalender Event Kaltim 2026

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

www.kaltim12.com/,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat upaya pelestarian budaya lokal melalui sektor pariwisata. Pada Kalender Event Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2026, dua event kebudayaan unggulan Kutim, yakni Festival Lom Plai dan Festival Sekerat, resmi masuk sebagai agenda daerah.

Pengusulan dua event tersebut dilakukan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim sebagai strategi mempromosikan kekayaan budaya lokal sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata daerah di tingkat provinsi hingga nasional.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispar Kutim, Akhmad Rifanie, menyebutkan masuknya dua festival itu diumumkan bersamaan dengan peluncuran 20 event unggulan Kaltim yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Pada saat launching 20 event unggulan Kaltim kemarin, yang masuk dari Kutai Timur adalah Festival Lom Plai dan Festival Sekerat,” ujar Rifanie.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kaltim meminta setiap kabupaten dan kota mengajukan event yang rutin dilaksanakan serta memiliki kesiapan dari sisi anggaran dan penyelenggaraan.

Berdasarkan permintaan tersebut, Dispar Kutim mengajukan Festival Lom Plai dan Festival Sekerat karena dinilai paling siap serta telah dilaksanakan secara konsisten setiap tahun oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Rifanie, kedua festival itu tidak hanya menjadi agenda hiburan, tetapi juga merupakan representasi budaya lokal yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di Kutai Timur.

“Pemilihan dua event ini didasarkan pada kesiapan anggaran, konsistensi pelaksanaan, serta nilai budaya yang kuat dan masih hidup di tengah masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kutai Timur masih memiliki sejumlah event kebudayaan lain yang berpotensi untuk dikembangkan, namun keterbatasan kepastian anggaran membuat belum semuanya dapat diajukan ke kalender event Kaltim 2026.

“Ada event-event budaya lain yang ingin kami masukkan, tetapi karena kepastian anggarannya belum ada, sementara ini baru dua event tersebut yang bisa dipastikan,” pungkas Rifanie.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kutim Minta Pengadaan Dikembalikan ke SKPD, PPBJ Akui Kewalahan

    DPRD Kutim Minta Pengadaan Dikembalikan ke SKPD, PPBJ Akui Kewalahan

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Proses pengadaan barang dan jasa di Kutai Timur kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kutim menerima laporan langsung dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang mengaku kewalahan menangani ribuan paket lelang yang harus diselesaikan tahun ini. Anggota DPRD Kutim, Rahmadani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan resmi dengan PPBJ untuk menanyakan lambannya […]

  • Keberadaan LPTQ Menyokong Perkembangan MTQ ke-XVI Kutim

    Keberadaan LPTQ Menyokong Perkembangan MTQ ke-XVI Kutim

    • calendar_month Selasa, 29 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Ketua Lembaga Pengembangan Tilawwatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi menyebutkan, gelaran MTQ ke-XVI akan segera terlaksana dalam waktu yang tidak lama lagi akan dibuka Bupati Ardiansyah Sulaiman. Tentu semua berkat dukungan dari Pemkab Kutim maupun dukungan seluruh panitia yang bekerja keras serta kerjasama semua pihak. Untuk mewujudkan gelaran acara yang […]

  • Tak Satu Pun Berizin, 63 THM Ilegal Beroperasi di Kutim

    Tak Satu Pun Berizin, 63 THM Ilegal Beroperasi di Kutim

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi tanpa izin resmi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Berdasarkan data terbaru, tercatat 63 THM ilegal masih aktif beroperasi di berbagai kecamatan tanpa mengantongi izin operasional dari pemerintah daerah. Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang […]

  • Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp6,4 Triliun di KUA-PPAS Perubahan 2026

    Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp6,4 Triliun di KUA-PPAS Perubahan 2026

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    SANGATTA — Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan naik sebesar Rp644,36 miliar. Penyesuaian tersebut membuat target pendapatan daerah yang semula dianggarkan Rp5,76 triliun meningkat menjadi Rp6,40 triliun. Proyeksi perubahan anggaran tersebut disampaikan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah […]

  • ASN Harus Netral di Pileg, Pilpres dan Pilkada

    ASN Harus Netral di Pileg, Pilpres dan Pilkada

    • calendar_month Rabu, 24 Mei 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Menghadapi pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pilkada serentak 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) di minta netral, tidak berpihak kepada calon yang ikut kontestasi pemilu tersebut. Hal ini ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Poniso Suryo Renggono, saat ditemui usai menghadiri acara Sosialisasi Netralitas ASN garapan Badan Kesatuan […]

  • Pajak Penerangan dan Air Tanah Jadi Fokus Peningkatan PAD

    Pajak Penerangan dan Air Tanah Jadi Fokus Peningkatan PAD

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyoroti dua sektor penting yang dinilai belum tergarap maksimal dalam peningkatan PAD, yakni pajak penerangan jalan dan pajak air tanah. Faizal mengatakan, sektor pajak penerangan selama ini belum mencerminkan potensi sebenarnya. “Kita semua pakai listrik dan token PLN, tapi target pajak penerangan […]

expand_less