Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Kawal Rencana Kerja 2025, Akbar Tanjung Tekankan Pentingnya Kehadiran OPD saat Paripurna

Kawal Rencana Kerja 2025, Akbar Tanjung Tekankan Pentingnya Kehadiran OPD saat Paripurna

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Akbar Tanjung, memberikan atensi khusus terhadap dinamika rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangannya, kehadiran fisik para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum resmi dewan merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.

Akbar menilai, agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi adalah momentum krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Di momen inilah, tujuh fraksi yang ada di DPRD menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan catatan strategis terhadap arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, ketidakhadiran pihak eksekutif, khususnya kepala OPD, dikhawatirkan akan menghambat sinkronisasi program.

“Harapannya OPD-OPD kita harapkan hadir. Karena tujuh fraksi di DPRD ini menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap rencana kerja pembangunan kita untuk tahun 2025,” ujar Akbar Tanjung saat ditemui usai paripurna, Selasa (25/11/2025)

Lebih lanjut, legislator PKS ini menjelaskan bahwa hubungan antara DPRD dan Pemkab adalah mitra kerja yang harus saling mengisi. DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang memberikan arah kebijakan, sementara OPD bertindak sebagai eksekutor teknis di lapangan. Jika komunikasi terputus di tahap perencanaan akibat ketidakhadiran OPD, maka potensi ketidaksesuaian pelaksanaan program di kemudian hari akan semakin besar.

“Ketika mereka hadir, kan mereka mendengar bagaimana kemudian arah yang kita harapkan ini dari legislatif, kemudian yang dieksekusi oleh eksekutif,” tegasnya.

Akbar berharap ke depannya, kedisiplinan OPD dalam menghadiri undangan paripurna dapat ditingkatkan. Hal ini semata-mata demi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar dikelola sesuai dengan visi pembangunan yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.(Adv/DPRD)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Curah Hujan Tinggi, Banjir Berulang Genangi Permukiman di Sangatta

    Curah Hujan Tinggi, Banjir Berulang Genangi Permukiman di Sangatta

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Genangan air merendam permukiman warga di Kecamatan Sangatta Selatan dan Sangatta Utara, Kamis (5/2/2026) Pagi, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Di Kecamatan Sangatta Selatan, banjir dilaporkan menggenangi kawasan Kampung Kajang, Jalan Hasanuddin hingga Gang […]

  • Ramainya Pantai Jepu-Jepu Dongkrak Hunian Vila dan Usaha Lokal

    Ramainya Pantai Jepu-Jepu Dongkrak Hunian Vila dan Usaha Lokal

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Lonjakan kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Jepu-Jepu, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar, terutama pada momen libur Tahun Baru 2026. Sejak pagi hingga siang hari, arus wisatawan terus berdatangan ke pantai yang dikenal dengan panorama lautnya yang masih alami tersebut. Kepadatan pengunjung […]

  • Asisten I Kutim: Konflik Lahan PT BAS Harusnya Clean and Clear Sejak 2023

    Asisten I Kutim: Konflik Lahan PT BAS Harusnya Clean and Clear Sejak 2023

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa sengketa dan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT Bima Agri Sawit (PT BAS) di Kecamatan Karangan seharusnya telah selesai sejak tahun 2023. Penegasan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setkab Kutim, Trisno, menyusul kembali munculnya aduan masyarakat terkait persoalan lahan yang sama. Menurut […]

  • Pematangan Lahan Sekolah Rakyat Dilakukan Swakelola PUPR  

    Pematangan Lahan Sekolah Rakyat Dilakukan Swakelola PUPR  

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur (Kutim) Tabrani Aji ST mengakui penugasan pemerintah dalam pematangan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Kutim. “PUPR menerima penugasan pematangan lahan untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat di Jalan Simono, Sangatta Utara,” katanya. Karena pekerjaannya mendesak, untuk itu  pekerjaan dilakukan dengan cara swakelola di […]

  • Kapal Pemancing Terbalik di Perairan Susuk, Polairud Kutim Berhasil Selamatkan Enam Orang

    Kapal Pemancing Terbalik di Perairan Susuk, Polairud Kutim Berhasil Selamatkan Enam Orang

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

      KUTAI TIMUR – Kapal pemancing KM Bintang Timor tenggelam setelah mengalami kemiringan dan terhantam gelombang di Perairan Susuk, Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 19.30 WITA. Peristiwa tersebut melibatkan enam orang yang berada di atas kapal, terdiri dari seorang kapten atau juragan, dua anak buah kapal (ABK), […]

  • Tiga Program Harus Diwujudkan untuk Mendukung Quick Win Mandiri

    Tiga Program Harus Diwujudkan untuk Mendukung Quick Win Mandiri

    • calendar_month Senin, 5 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Samarinda – Sebagai tindaklanjut rapat beberapa waktu yang lalu tentang Penetapan Quick Win Mandiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi terus berupaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dengan tiga program prioritasnya masuk dalam pembangunan […]

expand_less