Akbar Tanjung Soroti Program Rp 250 Juta per RT, Usulkan Tim Pengawas Penghubung
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
- print Cetak
Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program Rp 250 juta per Rukun Tetangga (RT) menjadi sorotan tajam Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung. Ia menilai perlu ada mekanisme pengawasan baru untuk memastikan program unggulan tersebut berjalan sesuai relnya.
Akbar mengungkapkan, pihaknya kerap menerima laporan bahwa realisasi program di lapangan sering kali melenceng dari hasil musyawarah warga di tingkat RT. Ada indikasi dominasi keputusan sepihak dari pemerintah desa yang mengabaikan usulan prioritas warga.
“Banyak masukan yang saya dengar dari masyarakat, itu kan minta bagaimana kemudian program Rp 250 juta per RT itu bisa sesuai dengan hasil dari musyawarah warga,” kata Akbar, Rabu (26/11/2025)
Ia menambahkan, ketidaksesuaian ini memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat. “Banyak yang merasa itu hanya secara sepihak, itu hanya ‘program desa’ katanya,” imbuhnya.
Sebagai solusi, Akbar mengusulkan pembentukan tim pengawas penghubung yang bekerja secara berjenjang. Tim ini akan berfungsi memantau alur usulan dari bawah hingga ke dinas terkait.
“Makanya kita harapkan harus adanya tim pengawas penghubung. Tim pengawas penghubung dari RT ke Desa, Desa ke Dispemas (diperlukan) supaya memastikan program Rp 250 juta per RT ini berjalan dan sesuai dengan mekanisme Perbup,” pungkas Akbar.
Dengan adanya tim pengawas tersebut, diharapkan transparansi anggaran terjaga dan pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak di lingkungan RT masing-masing.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
