Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Seragam Khas Sekolah Swasta dan Madrasah di Kutim Belum Terakomodasi Pemerintah

Seragam Khas Sekolah Swasta dan Madrasah di Kutim Belum Terakomodasi Pemerintah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Meskipun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah menyalurkan empat jenis seragam gratis beserta tas dan sepatu bagi siswa TK, SD, hingga SMP, ketimpangan masih dirasakan oleh sekolah swasta dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, seragam khas atau seragam identitas yayasan masih harus dibeli secara mandiri oleh wali murid.

Hal ini menjadi sorotan Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaiman. Ia menilai belum adanya bantuan untuk seragam khas sekolah swasta dan madrasah menciptakan ketimpangan sosial.

“Memang belum terpenuhi dari pemerintah untuk seragam khas sekolah swasta maupun sekolah di bawah Kemenag. Ini jadi ketimpangan,” jelas Akhmad Sulaiman,Selasa (18/11/2025)

Ia menyebutkan, sekolah swasta murni maupun sekolah di bawah naungan Kemenag (seperti MI, MTs, MA) belum terakomodasi dengan baik karena status instansi vertikal yang selama ini membuat mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia telah mengusulkan kepada Disdikbud agar kebutuhan mereka turut diakomodasi.

“Saya sudah usulkan ke Disdik agar sekolah swasta dan sekolah Kemenag ini juga diperhatikan. Saya berharap, pada tahun 2026 nanti usulan ini sudah bisa direalisasikan,” katanya.

Menurutnya, ke depan harus ada perlakuan yang adil antara sekolah negeri dan swasta. Akhmad menambahkan bahwa Disdikbud telah memberikan respons positif dan berjanji akan menganggarkan kebutuhan tersebut.

“Disdik sudah berjanji akan menganggarkan kebutuhan sekolah swasta, MTs, pesantren, dan sebagainya. Tinggal mekanismenya nanti diatur agar tepat sasaran. Jangan sampai seragam diberikan tetapi tidak digunakan, itu akan jadi masalah. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka,” tutupnya.(Adv/DPRD)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polsek Bidik Penyalahgunaan BBM Subsidi, Patroli SPBU Sangatta Diperketat

    Polsek Bidik Penyalahgunaan BBM Subsidi, Patroli SPBU Sangatta Diperketat

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

      Sangatta – Polsek Sangatta Utara memperketat patroli di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selasa (8/9/2026). Patroli tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya praktik pengisian berulang dengan menggunakan barcode berbeda maupun kendaraan yang tidak sesuai dengan data pada barcode dan Surat […]

  • Polantas Kutim Sambangi Petugas Penggali Kubur TPU Silva Duta, Gelar Bakti Sosial HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71

    Polantas Kutim Sambangi Petugas Penggali Kubur TPU Silva Duta, Gelar Bakti Sosial HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kutai Timur menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyambangi petugas penggali kubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Silva Duta, Sangatta Selatan, Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Polantas Karib, yang tidak hanya berfokus pada tugas pelayanan […]

  • Disbun Kutim Dorong Percepatan ISPO, Lindungi Harga TBS Petani Swadaya

    Disbun Kutim Dorong Percepatan ISPO, Lindungi Harga TBS Petani Swadaya

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Disbun Kutim) terus menggenjot sosialisasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pemberlakuan wajib (mandatori) ISPO pada tahun 2029, sekaligus melindungi petani dari anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS). Penelaah Teknik Kebijakan Disbun Kutim, Nurul Aliah, menjelaskan bahwa pasar kelapa […]

  • Cegah Kecelakaan di Kalangan Pelajar, Polres Kutim Edukasi Tertib Lalu Lintas Sejak Dini

    Cegah Kecelakaan di Kalangan Pelajar, Polres Kutim Edukasi Tertib Lalu Lintas Sejak Dini

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR – Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kutai Timur menggelar kegiatan edukatif bertajuk Police Go to School. Kegiatan ini berlangsung di Yayasan Pendidikan Prima Swadiri Bersama (YPPSB) Sangatta dan diikuti antusias oleh para pelajar, guru, serta staf sekolah, Kamis (7/8/2025). Kegiatan ini merupakan bagian […]

  • Kaliorang Jadi Sentra Utama Pisang Kepok Grecek Kutim

    Kaliorang Jadi Sentra Utama Pisang Kepok Grecek Kutim

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Kecamatan Kaliorang ditetapkan sebagai sentra utama pisang kepok grecek di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kabid Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, menyebut daerah kecamatan Kaliorang ini memiliki hamparan lahan terluas dan produktivitas tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. “Kaliorang menjadi pusat pengembangan karena lahannya luas dan petaninya aktif. Di sana ada sekitar 270 hektare dikelola […]

  • Tekan Inflasi DKP Rencanakan Perlinsos untuk Nelayan

    Tekan Inflasi DKP Rencanakan Perlinsos untuk Nelayan

    • calendar_month Rabu, 2 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Timur merencanakan, untuk memanfaatkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu penanganan inflasi terhadap kelompok nelayan. Kepala DKP Suriansyah pada Rabu (2/11/2022) menerangkan, hal ini bersamaan dengan kepentingan dalam menangani inflasi di daerah. Terlebih adanya kebijakan berkaitan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat beberapa kelompok […]

expand_less