Temukan Data ‘Error’, Bupati Kutim Instruksikan Verifikasi Ulang Angka Putus Sekolah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memberikan sorotan tajam terkait akurasi data kependudukan, khususnya menyangkut angka anak putus sekolah di wilayahnya. Dalam arahannya baru-baru ini, Bupati meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera melakukan verifikasi ulang data di lapangan secara menyeluruh.
Instruksi tegas ini keluar setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan fakta di lapangan. Ardiansyah mengungkapkan temuan kasus di mana seorang anak tercatat dalam data sebagai siswa putus sekolah, namun pada kenyataannya anak tersebut masih aktif bersekolah.
“Saya minta Dukcapil segera lakukan pendataan keluarga dengan akurat. Rasa-rasanya sudah berkali-kali saya katakan, Dukcapil harus mampu menemukan data riil di lapangan,” tegas Ardiansyah,di royal Victori, Jumat (21/11/2025).
Bupati mencontohkan sebuah insiden kesalahan data yang terjadi di kawasan Sangatta Utara. Tim di lapangan mendapati data anak putus sekolah, namun saat dikonfirmasi langsung ke orang tua yang bersangkutan, data tersebut salah.
“Begitu ditemui, orang tuanya protes. ‘Anak saya masih sekolah, kok’. Itu tetangga saya di Jalan Sulawesi. Ketemu sama orang tuanya, kaget. Nah, hal-hal (error) seperti ini yang saya maksudkan harus diperbaiki,” ungkapnya.
Merespons hal tersebut, Ardiansyah memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi sekadar menunggu di kantor atau berpatokan pada data lama. Ia meminta metode pendataan dilakukan secara detail by name by address (berdasarkan nama dan alamat) untuk memastikan tidak ada anggaran atau kebijakan yang salah sasaran akibat data yang tidak valid.
Menurutnya, akurasi data sangat krusial karena berkaitan dengan intervensi program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan program wajib belajar. Ia tidak ingin ada anak Kutim yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru terlewat karena kekacauan administrasi, atau sebaliknya.
“Segera temukan by name by address. Saya tidak ingin lagi berandai-andai, jangan-jangan data itu hanya pendatang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Ini harus segera, tidak bisa menunggu lama,” pungkas Ardiansyah.(Adv/Kominfo)
- Penulis: Redaksi
