DPRD Awasi Perda APBD 2026
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) tidak membahas lagi anggaran untuk proyek tahun jamak di APBD Perubahan tahun 2026. Sebab menurut Ketua DPRD Kutim Jimmi ST, anggaran untuk proyek tahun jamak sudah masuk di APBD murni, tahun 2026, sehingga tak perlu ada pembahasan lagi.
“jadi kalau anggaran proyek tahun jamak itu tidak dibahas lagi di APBD perubahan. Sebab itu sudah masuk APBD murni. Bagi DPRD, tinggal pengawasan Perda APBD nya lagi yang perlu dilakukan. Sebab proyek itu dipastikan harus selesai 2027 akan datang,” jelasnya.
Dijelaskan, karena anggaran sudah ditentukan, maka tidak bisa diubah lagi, tidak bisa naik atau turun . Karena anggaranya sudah jelas, maka proyek tersebut harus selesai tahun 2027. Apalagi, memang sudah dilelang.
Terkait dengan proyek yang bermasalah, karena lahan, seperti Causeway Pelabuhan Sangatata, Jimmi mengatakan, tidak berpengaruh. Karena itu jika ada sengketa masyarakat, maka silakan menempu jalur hukum, melalui pengadilan. Sebab dengan proses di Pengadilan, permasalahannya akan lebih jelas.
“Tapi kalau yang bersengketa di itu tidak masuk proyek tahun jamak. Kalau ada sengketa, maka putusan berkekuatan hukum tetapnya yang menentukan apakah dihentikan atau tidak,” ungkapnya.
Karena itu, selama belum dilakukan police lain, berarti aman saja. kalau mau jualan pentol atau berekreasi, silakan.
Terkait dengan progres pekerjaan di lapangan, menurutnya DPRD juga menerima laporan. Namun progress itu progres keseluruhan APBD atau proknosis.
“Biasa dibahas, berapa persentasi MY yang telah terserap, berapa anggaran belum terserap. Yang penting selesai 2027,” tutup.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


