Fraksi Golkar Soroti Tata Kelola BUMD dan Alokasi Belanja Operasi dalam RAPBD 2025
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
- print Cetak
oplus_0
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sangatta – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur memberikan catatan penting terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan alokasi belanja operasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Catatan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Hasna, SE, MM, dalam pandangan umum fraksinya pada sidang paripurna XX yang digelar di Ruang Utama Rapat Paripurna DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Politisi asal Rantau Pulung ini menegaskan, tata kelola keuangan dan kinerja BUMD harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia juga meminta agar target kinerja dan pelayanan BUMD terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk keuntungan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kinerja BUMD harus diarahkan untuk tidak hanya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi PAD,” ujar Hasna.
Terkait alokasi belanja operasi yang mencapai Rp5,603 triliun atau 50 persen dari total anggaran belanja daerah, Fraksi Golkar meminta agar pemerintah daerah memprioritaskan program-program strategis.
“Fraksi Golkar mengusulkan agar belanja operasi digunakan untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelas Hasna.
Selain memberikan catatan, Fraksi Golkar juga menyampaikan dukungannya kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembahasan dan persetujuan bersama RAPBD 2025. Langkah ini dinilai penting agar program-program prioritas yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan pada tahun mendatang.
“Fraksi Golkar mendukung pemerintah daerah untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan maksimal,” pungkas Hasna.
Melalui catatan dan dukungan yang diberikan, Fraksi Golkar berharap RAPBD 2025 mampu mencerminkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)
- Penulis: Redaksi
