Dishub Kutim Siapkan 22 Titik Halte Angkutan Karyawan, SK Bupati Telah Terbit
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan sekitar 22 titik halte untuk mendukung penataan angkutan karyawan di wilayah tersebut. Penetapan titik halte itu telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Bupati dan kini memasuki tahap koordinasi lanjutan bersama tim terkait.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kutim, Abdul Muis, mengatakan penentuan titik halte merupakan bagian dari tindak lanjut rapat yang sebelumnya dilaksanakan di Kantor Bupati Kutim. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I.
Menurutnya, pembahasan tidak hanya menyangkut penempatan halte, tetapi juga pengawasan terhadap operasional angkutan karyawan agar pelaksanaannya lebih tertata.
“Alhamdulillah SK Bupati juga sudah keluar terkait masalah titik halte dan pengawasan angkutan karyawan,” ujar Abdul Muis di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, jumlah titik yang disiapkan berdasarkan hasil pembahasan awal mencapai sekitar 22 lokasi. Namun, dalam proses evaluasi, terdapat beberapa titik yang mengalami perubahan karena dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Evaluasi tersebut mencakup pemindahan sejumlah lokasi hingga pengurangan titik yang sebelumnya telah direncanakan.
Abdul Muis menyebutkan, dokumen SK Bupati telah diterimanya pada pekan sebelumnya. Meski demikian, Dishub belum menggelar rapat lanjutan bersama seluruh unsur yang terlibat untuk membahas langkah pelaksanaan secara lebih terperinci.
“Kurang lebih sekitar 22 titik kalau tidak salah. Kemarin kita melakukan evaluasi kembali, ada yang kita geser dan ada yang kita kurangi,” jelasnya.
Setelah proses evaluasi tersebut, Dishub akan mengundang tim terkait untuk membahas tindak lanjut penataan halte dan mekanisme pengawasan angkutan karyawan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata layanan transportasi yang digunakan pekerja, khususnya berkaitan dengan titik naik dan turun penumpang.
Keberadaan halte diharapkan dapat memberikan kejelasan lokasi pemberhentian angkutan karyawan sehingga aktivitas transportasi lebih teratur.
Dengan telah diterbitkannya SK Bupati, Dishub kini mempersiapkan koordinasi teknis sebagai tahapan lanjutan. Penentuan dan penyesuaian titik halte akan menjadi perhatian sebelum pelaksanaan pengaturan di lapangan dilakukan.(Adv/Kominfo)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


