Breaking News
light_mode
Beranda » Parlementaria » Aldriansyah Ingatkan Potensi Proyek Jadi Utang Akibat Lambatnya Administrasi Pemerintah

Aldriansyah Ingatkan Potensi Proyek Jadi Utang Akibat Lambatnya Administrasi Pemerintah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Anggota DPRD Kutai Timur dari Dapil 5, Aldriansyah, memperingatkan pemerintah daerah akan bahaya membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau munculnya utang kegiatan. Peringatan ini disampaikan politisi Partai NasDem tersebut menyusul banyaknya laporan mengenai lambatnya proses administrasi pembangunan di lapangan.

Aldriansyah menekankan bahwa keterlambatan birokrasi ini berdampak langsung pada masyarakat dan kontraktor. Banyak warga yang telah dijanjikan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan atau renovasi tempat ibadah, kini merasa was-was karena realisasi fisik belum berjalan maksimal padahal waktu semakin sempit.

“Masyarakat menunggu kepastian. Jangan sampai ujung-ujungnya tidak terealisasi. Apalagi masyarakat sudah tahu di tempat mereka mau dibangunkan ini-itu, tapi kalau ujungnya kacau karena administrasi, masyarakat yang kecewa,” kata Aldriansyah, Rabu (26/11/2025)

Kekhawatiran utama Aldriansyah adalah jika proyek-proyek tersebut tidak tuntas dibayar tahun ini, maka akan membebani APBD tahun depan sebagai utang. Ia meminta pemerintah segera melakukan percepatan agar anggaran yang besar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas. “Saya berharap supaya tidak terjadinya terhutang di tahun depan. Pada hari ini masih banyak anggaran yang belum benar-benar terealisasi karena terlambat dari sisi administrasi,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5, ia mengaku sering menerima aspirasi terkait mandeknya kegiatan akibat kendala kertas kerja birokrasi.

“Di lapangan saat ini kami menerima begitu banyak keluhan di masyarakat tentang proses administrasi dari pemerintah yang terlambat, ini isu yang sebenarnya sudah lama kami ingatkan,” tutup Aldriansyah.(Adv/DPRD)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Hukum, Polda Lampung Hentikam Kasus Tiktokers

    • calendar_month Selasa, 18 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Polda Lampung akhirnya menghentikan kasus TikTokers Bima Yudho Saputro yang dilaporkan ke Ginda Ansori atas dugaan ujaran kebencian karena video kritiknya yang menyebut Lampung ‘Dajjal’. Dikutip dari detik.com, Polisi menyebut, tak ada unsur pidana dalam kritik tersebut. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, dalam konferensi pers dengan media, Selasa (18/4/2023). […]

  • Transformasi Digital Desa di Kutim Belum Maksimal, BPemdes: Kendala Utama Masih di Sinyal Internet

    Transformasi Digital Desa di Kutim Belum Maksimal, BPemdes: Kendala Utama Masih di Sinyal Internet

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Upaya pemerintah desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mendorong transformasi digital dinilai belum berjalan optimal. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPemdes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam digitalisasi pelayanan publik di desa hingga saat ini adalah keterbatasan sinyal internet. Menurut Basuni, sudah ada beberapa desa yang […]

  • Hanya Gegara Susah Makan, Ayah Tega Aniaya Anak Kandungnya Hingga Berujung Kematian

    Hanya Gegara Susah Makan, Ayah Tega Aniaya Anak Kandungnya Hingga Berujung Kematian

    • calendar_month Rabu, 31 Mei 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Seorang Ayah di Sangatta Kutai Timur tega menganiaya anak kandung sendiri hanya gegara si anak malas makan. Penganiayaan itu berujung kematian terhadap bocah berusia 12 tahun tersebut. Kapolres Kutai Timur AKBP Ronni Banic, S.I.K., M.H mengatakan, pelaku berinisial MS (49) kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap anak di bawah […]

  • Ketua Fraksi Nasdem Soroti Serapan Rendah APBD Kutai Timur 2024

    Ketua Fraksi Nasdem Soroti Serapan Rendah APBD Kutai Timur 2024

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Sangatta – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kutai Timur, Kajan Lahang, mengkritisi rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun 2024 menjelang akhir tahun. Hingga saat ini, serapan anggaran baru mencapai 20,25 persen atau Rp1,847 triliun dari total alokasi sebesar Rp9,123 triliun. Kajan menyebut angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan, terutama dengan […]

  • Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya

    Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya

    • calendar_month Senin, 7 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya untuk meningkatkan status kabupaten layak anak (KLA) naik ke tingkat menjadi Madya. Pasalnya, pada 2019 dan 2021 lalu status yang didapatkan Kutim hanya mentok pada KLA Tingkat Pratama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kutim Aisyah menyebutkan untuk dapat mengejar KLA Tingkat Madya, maka […]

  • Rizali Hadi : Manfaat Bimtek SKP untuk Pengejawantahan Sasaran Pemerintah

    Rizali Hadi : Manfaat Bimtek SKP untuk Pengejawantahan Sasaran Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 5 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/. Sangatta – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi menyebutkan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Aparatur Sipil Negara terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), bertujuan untuk memperjelas peran, hasil, hingga tanggungjawab pegawai. Hal tersebut didorong pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri (Permen) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Apartur Sipil Negara, yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara […]

expand_less