Breaking News
light_mode
Beranda » Parlementaria » DPRD Kutim Pastikan Proyek Multiyears Tetap Ada, Fokus pada Prioritas dan Kualitas

DPRD Kutim Pastikan Proyek Multiyears Tetap Ada, Fokus pada Prioritas dan Kualitas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah, memastikan bahwa program proyek kontrak tahun jamak (Multi-Years Contract / MYC) akan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah dalam tiga tahun mendatang. Namun, implementasinya akan melalui perombakan sistem yang signifikan menyusul evaluasi terhadap pelaksanaan periode sebelumnya.

“Proyek multiyears pasti akan tetap ada, tetapi mekanisme pelaksanaannya akan berbeda total dari periode yang lalu,” ujar Ardiansyah,Rabu (19/11/2025)

Beliau menjelaskan bahwa salah satu kelemahan periode sebelumnya adalah terlalu banyaknya proyek MYC yang digulirkan sehingga hasilnya banyak yang tidak mencapai target atau tidak sesuai harapan. Ardiansyah mencontohkan kasus Jalan Seriung-Tanjung Manis yang pengerjaannya dinilai minim.

“Kasus Jalan Seriung yang pengerjaannya hanya tuntas beberapa kilometer menjadi bahan evaluasi utama kami,” tambahnya.

Meskipun demikian, proyek jalan yang terbengkalai tersebut dipastikan akan dilanjutkan melalui mekanisme yang berbeda, kemungkinan dengan tender ulang. Ardiansyah menegaskan bahwa perusahaan yang sebelumnya bertanggung jawab atas kegagalan proyek tidak akan lagi diberikan pekerjaan.

Lebih lanjut, DPRD mendorong penindakan tegas yang menyasar pada oknum di balik perusahaan bermasalah, bukan sekadar nama perusahaan. “Kami akan me-blacklist oknum atau individu yang terbukti bermain di belakang layar. Pihak dinas pasti mengetahui individu-individu ini, sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan perusahaan berbeda untuk mendapatkan proyek,” tegasnya.

Untuk mencegah terulang kembali, ke depan, setiap perusahaan yang ingin mengikuti lelang proyek wajib melampirkan surat keterangan kinerja dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelumnya. Surat ini menjadi bukti bahwa perusahaan tersebut telah menyelesaikan pekerjaan dengan mutu dan integritas yang baik, sehingga menjamin bahwa proyek pembangunan selanjutnya dikerjakan oleh kontraktor yang profesional.(Adv/DPRD).

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pertanian Jadi Leading Sektor, Pemkab Kutim Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal

    Pertanian Jadi Leading Sektor, Pemkab Kutim Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen menjadikan pertanian sebagai leading sektor pembangunan jangka panjang. Tidak hanya berfokus pada produksi bahan mentah, Pemkab Kutim kini mendorong hilirisasi berbagai komoditas lokal agar nilai tambahnya meningkat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) […]

  • Pandi Widiarto Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat di Reses

    Pandi Widiarto Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat di Reses

    • calendar_month Senin, 18 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya selama masa reses. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim tersebut usai melaksanakan reses di Desa Swarga Bara pada Minggu, 17 November 2024. Pandi menjelaskan bahwa semua aspirasi yang diterima selama […]

  • Bupati Sampaikan Tantangan Kutim di COP27 Sharm el-Shiekh Mesir

    Bupati Sampaikan Tantangan Kutim di COP27 Sharm el-Shiekh Mesir

    • calendar_month Selasa, 15 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Mesir – Upaya memanfaatkan konfrensi iklim PBB Tahun 2022 atau COP27 yang berrlangsung di Sharm el-Shiekh Mesir, terkait lobi dengan Bank Dunia membhas opsi penjulan kelebihan emisi karbon. Dilakukan bersama antara Pemprov Kaltim dibawah Gubernur Isran Noor dan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Pemaparan dilakukan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Aksi Indonesia FOLU (Forestry […]

  • Kolaborasi Perbankan dan Pemerintah Kunci Atasi Masalah Permodalan UMKM Kutai Timur

    Kolaborasi Perbankan dan Pemerintah Kunci Atasi Masalah Permodalan UMKM Kutai Timur

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Akses permodalan masih menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (Kutim). Meskipun perbankan, termasuk BPR dan BPD, telah membuka diri, banyak pelaku usaha yang masih enggan mengajukan pinjaman karena kekhawatiran terhadap risiko dan besaran bunga. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Teguh Budi Santoso, […]

  • Hj. Uci Dorong Kesetaraan Peluang Kerja bagi Perempuan di Kutai Timur

    Hj. Uci Dorong Kesetaraan Peluang Kerja bagi Perempuan di Kutai Timur

    • calendar_month Senin, 18 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Hj. Uci, S.E., mengemukakan harapannya agar kaum perempuan diberikan kesempatan lebih luas untuk menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kutai Timur. Menurut Hj. Uci, rendahnya angka perekrutan perempuan di sektor swasta menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam dunia kerja. Padahal, perempuan memiliki potensi yang tidak kalah besar […]

  • Capaian UHC Perkuat Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Nasional

    Capaian UHC Perkuat Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Nasional

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta – Keberhasilan ratusan daerah meraih Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya menandai luasnya jangkauan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa cakupan JKN yang […]

expand_less