Faizal Rachman: Kutim Jangan Terlalu Bergantung pada Dana Pusat
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menilai, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim menunjukkan tren peningkatan, masih banyak potensi ekonomi lokal yang belum dikelola secara maksimal.
Menurut Faizal, berdasarkan hasil evaluasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD, PAD Kutim naik dari kisaran Rp300 miliar menjadi sekitar Rp400 miliar pada tahun ini. Namun, angka tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Kalau dilihat dari pos-pos pendapatan, PAD kita memang naik. Tapi saya rasa masih banyak yang perlu dimaksimalkan,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Ia menilai selama ini ketergantungan terhadap dana pusat membuat Kutim kurang fleksibel dalam pembiayaan pembangunan. “Kita ini selalu bertumpu pada DBH. Padahal, potensi PAD kita sebenarnya besar kalau dikelola dengan serius,” tegasnya.
Faizal menjelaskan, peningkatan PAD bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menggali sumber pendapatan secara mandiri. “Kemandirian fiskal itu penting. Kalau PAD kita kuat, kita tidak akan terguncang ketika dana transfer dari pusat turun,” jelasnya.
Ia pun mendorong agar target PAD Kutim ke depan bisa lebih ambisius, bahkan menembus Rp1 triliun. “Saya sudah sampaikan, target kita harus bisa mencapai Rp1 triliun. Itu bukan hal yang mustahil kalau pengawasan dan pengelolaan pajaknya diperkuat,” tambahnya.
Selain memperkuat sistem pengawasan, Faizal juga menyoroti perlunya inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ia menilai, digitalisasi sistem pajak menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi. “Kita perlu dorong digitalisasi sistem agar tidak ada kebocoran dan prosesnya lebih cepat,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk tidak pasif dalam menggali potensi penerimaan. “Jangan hanya menunggu, tapi harus ada langkah konkret mengejar potensi yang selama ini terlewat,” ujarnya.
Menurut Faizal, langkah-langkah strategis tersebut akan membantu Kutai Timur lebih mandiri dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah. “Kalau PAD kuat, pembangunan juga bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” tutupnya.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
