Breaking News
light_mode
Beranda » Pendidikan » STIPER Kutim Siap Dukung Program “Gratis POL” dari Pemprov Kaltim

STIPER Kutim Siap Dukung Program “Gratis POL” dari Pemprov Kaltim

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sangatta – Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur (STIPER), Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi., MP., menyatakan kesiapan dalam menyambut program bantuan pendidikan “Gratis POL” yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini ditujukan untuk meringankan beban biaya kuliah mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Kaltim.

“Karena kita berada di wilayah Kalimantan Timur, tentu kami siap mengikuti program gubernur ini. Kami juga sudah beberapa kali diundang dalam pertemuan, termasuk saat launching program yang dihadiri 53 perguruan tinggi,” ujar Dr. Ismail dalam wawancara via telfon kepada awak media, Jumat (9/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa program Gratis POL berbeda dengan beasiswa. Program ini fokus pada bantuan pembayaran SPP bagi mahasiswa aktif yang kuliah di Kaltim, sehingga secara langsung mengurangi beban biaya pendidikan.

STIPER, lanjutnya, telah mengajukan kuota sebanyak 315 mahasiswa untuk ikut serta dalam program ini. Namun, hingga kini, masih menunggu proses verifikasi dari pihak provinsi.

“Provinsi masih memverifikasi karena tidak semua perguruan tinggi akan mendapatkan bantuan, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Terkait manfaat program bagi kalangan dosen, Dr. Ismail mengungkapkan bahwa peluang tetap ada melalui jalur beasiswa, bukan program Gratis POL. Namun, terdapat persyaratan usia yang menjadi tantangan tersendiri.

“Misalnya untuk S1 batas usia 21–25 tahun, S2 sekitar 30 tahun, dan S3 maksimal 50 tahun. Jadi dosen yang ingin melanjutkan pendidikan harus menyesuaikan dengan ketentuan itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi juga dapat mendukung pengembangan infrastruktur kampus dan peningkatan kualitas SDM melalui bantuan operasional maupun fasilitas pendidikan.

“Harapan kami tentu besar, agar kualitas pendidikan bisa meningkat tidak hanya dari sisi SDM, tapi juga dari sarana dan prasarana untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi,” tutupnya.(C)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Budaya Dayak Wehea Siap Tampil di Panggung Nasional, Lom Plai Diperjuangkan Masuk KEN 2026

    Budaya Dayak Wehea Siap Tampil di Panggung Nasional, Lom Plai Diperjuangkan Masuk KEN 2026

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berupaya keras memperjuangkan agar festival budaya adat Lom Plai kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia. ‎Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim, Akhmad Rifanie, mengungkapkan bahwa festival Lom Plai saat […]

  • Ketua DPRD Kutim Buka Peluang Pinjaman Daerah hingga Rp2,5 Triliun

    Ketua DPRD Kutim Buka Peluang Pinjaman Daerah hingga Rp2,5 Triliun

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan adanya peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman ke pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Wacana tersebut muncul seiring menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. “Pemerintah pusat saat ini membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman langsung ke pusat,” […]

  • Tim Pendamping Turun ke Desa – Sebelumnya DPMDes Bekali Materi

    Tim Pendamping Turun ke Desa – Sebelumnya DPMDes Bekali Materi

    • calendar_month Selasa, 15 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Pendampingan diperlukan bagi tiap-tiap desa terutama dalam memverifikasi aliran anggaran, yang berupa Dana Desa, Anggaran Dana Desa, hingga Bantuan Keuangan seperti Rp 50 juta untuk masing-masing Rukun Tetangga (RT). Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan, serta aturan-aturan pendukung lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan […]

  • Pemkab Kutim Ikut Pemerintah Pusat 1 Syawal 1444 H jatuh Pada Hari Sabtu

    Pemkab Kutim Ikut Pemerintah Pusat 1 Syawal 1444 H jatuh Pada Hari Sabtu

    • calendar_month Jumat, 21 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memastikan, Pemkab Kutim mengikuti Pemerintah Pusat dalam menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Lebaran Idul Fitri Jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Hal tersebut di ungkapkan Bupati Ardiansyah usai meninjau langsung Posko Pengamanan Lebaran di pos terpadu Lebaran 2023 di simpan tiga Jalan Yos Sudarso – Aw […]

  • Coastal Way: Strategi Kutim Buka Isolasi Wilayah Pesisir

    Coastal Way: Strategi Kutim Buka Isolasi Wilayah Pesisir

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat rencana pembangunan proyek strategis “Coastal Way” (Jalur Pesisir). Proyek ini bertujuan menghubungkan wilayah dari Desa Sandaran hingga kawasan Tanjung Mangkalihat, sekaligus mengatasi masalah keterisolasian daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa Coastal Way lebih dari sekadar proyek infrastruktur […]

  • DPRD Kutim Jelaskan Mekanisme Profit Sharing, Tergantung Perhitungan Laba Bersih

    DPRD Kutim Jelaskan Mekanisme Profit Sharing, Tergantung Perhitungan Laba Bersih

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, menjelaskan bahwa penurunan nilai profit sharing dari sektor tambang bukanlah hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan perusahaan, melainkan konsekuensi dari mekanisme perhitungan laba bersih yang diatur undang-undang. Ia menegaskan, sistem bagi hasil tersebut mengikuti regulasi nasional yang sudah baku. “Profit sharing itu bukan hasil […]

expand_less