Dinilai Tebang Pilih, Forum RT Singa Geweh Tolak Bantuan Motor Pemkab Kutim
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 4 Des 2025
- print Cetak
Rapat Bersama mengenai penolakan program pembagian 1 motor 1 RT (Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
www.kaltim12.com/, KUTIM – Polemik distribusi bantuan kendaraan operasional bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kutai Timur kembali mencuat. Kali ini, Forum RT Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, secara resmi menolak bantuan tersebut karena dinilai tidak adil dan tidak proporsional.
Ketua Forum RT Singa Geweh, Chalvin S. Mangera, menegaskan bahwa penolakan ini bukan karena enggan menerima bantuan, melainkan bentuk protes keras atas mekanisme pembagian yang dianggap diskriminatif. Singa Geweh dinilai dijadikan prioritas terakhir dibandingkan wilayah lain.
“Ini program bupati yang seharusnya direalisasikan secara adil, arif, dan bijaksana. Tapi kenyataannya, Kelurahan Singa Geweh justru ditempatkan di urutan belakang,” ujar Chalvin.
Ketimpangan ini terlihat dari alokasi anggaran. Dari total 35 RT di Singa Geweh, hanya delapan unit motor yang dianggarkan untuk tahun 2025, sementara 27 unit sisanya baru dialokasikan pada 2026. Hal ini kontras dengan RT di Kelurahan Teluk Lingga yang—meski berstatus sama sebagai wilayah perkotaan—telah menerima bantuan penuh lebih awal.
“Kalau Teluk Lingga bisa menerima tahun ini secara penuh, seharusnya Singa Geweh juga sama. Pola bertahap ini membuat kami merasa disepelekan,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Chalvin menyebut Forum RT telah menggelar rapat internal. Hasilnya, seluruh RT sepakat menolak total bantuan tersebut, termasuk delapan unit yang direncanakan cair tahun depan.
“Daripada dianggap bisa dibodohi, lebih baik kami tidak terima. Bahkan delapan motor yang akan diberikan tahun ini pun kami tolak,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, surat keberatan resmi yang ditandatangani 35 Ketua RT telah disiapkan untuk dikirim kepada Bupati dan DPRD Kutai Timur. Chalvin menekankan, aksi ini bukan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah, melainkan tuntutan kesetaraan perlakuan antara desa dan kelurahan.
“Kami hanya meminta kebijakan yang adil. Tidak boleh ada pembeda padahal sistemnya sama,” jelasnya. Forum RT Singa Geweh kini memilih menunggu evaluasi kebijakan tersebut agar tidak ada kesan pilih kasih di masa mendatang.
- Penulis: Redaksi
